Etika dan Profesionalisme Teknologi Sistem Informasi - Softskill Tugas 2

Etika dan Profesionalisme Teknologi Sistem Informasi - Softskill Tugas 2
Sumber : projectptiganjil.blogspot.co.id

Soal

Jelaskan perbandingan Cyberlaw, Computer Crime Act Malaysia, Council Of  Europe Convention On Cyber Crime?

Jawab

Cyber Law berasal dari bahasa inggris yang jika diartikan kebahasa Indonesia yaitu

Cyber à Maya

Law à Hukum

Jadi menurut saya Cyber Law adalah hukum atau aturan-aturan atau undang-undang yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan dunia maya (Internet).

Computer Crime Act Malaysia berasal dari bahasa inggris yang artinya tindak kejahatan komputer Malaysia.

Jadi dapat saya artikan Computer Crime Act Malaysia adalah undang-undang yang digunakan untuk mengatur bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer.

Council of Europe Convention on Cybercrime memiliki arti dewan konvensi Eropa tentang kejahatan cyber. Konvensi ini diselenggarakan pada tanggal 23 November 2001 di kota Budapest, Hongaria. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal lima negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 negara anggota Council of Europe. Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional.

Soal

Jelaskan ruang lingkup UU no.19 tentang hak cipta dan prosedur pendaftaran HAKI?

Jawab

Menurut UU no.19 tahun 2002, BAB II pasal 2 yang berisi :

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Analisa Penulis : Pada situs website wikisource Indonesia, UU no.19 tahun 2002 yang menjelaskan dan memaparkan ruang lingkup hak cipta terdapat pada BAB II yaitu Lingkup Hak Cipta. Pada BAB II ini, terdapat delapan bagian lingkup hak cipta, diantaranya :

1.      Fungsi dan Sifat Hak Cipta

2.      Pencipta

3.      Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

4.      Ciptaan yang Dilindungi

5.      Pembatasan Hak Cipta

6.      Hak Cipta atas Potret

7.      Hak Moral

8.      Sarana Kontrol Teknologi.

Untuk prosedur pendaftaran Hak Cipta Indonesia (HAKI), ini dijelaskan pada BAB IV yaitu Pendaftaran Cipta yang terdiri dari pasal 35 sampai pasal 44. Pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Soal

Jelaskan tentang UU no.36 tentang telekomunikasi dan keterbatasan UU telekomunikasi dalam mengatur penggunaan teknologi informasi?

Jawab

Sesuai dengan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 yang terkandung dalam UU no.36 tahun 1999 yang berisi :

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Lainnya.”

Deskripsi : UU no.36 tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas & tujuan telekomunikasi, hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna telekomunikasi, penomoran, interkoneksi, juga ketentuan pidana dan sanksi (Wikipedia).

Analisa Penulis : UU no.36 tahun 1999 menyebutkan juga bahwa telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan untuk bertekomunikasi. Jadi bisa dikatakan juga bahwa internet dan fasilitasnya juga alat telekomunikasi, karena dapat mengirim, menerima informasi dalam bentuk tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya (pasal 1). Setiap pelanggaran didunia maya (internet) dapat juga dikenakan pidana ini, seperti contoh pengaksesan yang tidak sah atau manipulasi, sebagaimana sudah diatur pasal 22 yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi. Apakah ada keterbatasan yang dituangkan dalam UU no.36 Telekomunikasi tersebut dalam hal mengatur penggunaan teknologi Informasi. Maka berdasarkan isi dari UU tersebut tidak ada penjelasan mengenai batasan-batasan yang mengatur secara spesifik dalam penggunaan teknologi informasi tersebut, artinya dalan UU tersebut tidak ada peraturan yang secara resmi dapat membatasi penggunaan teknologi komunikasi ini.

Soal

Jelaskan pokok-pokok pikiran dan implikasi pemberlakuan UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) peraturan lain yang terkait (peraturan Bank Indonesia tentang internet banking)?

Jawab

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elekronik (UU ITE) juga bisa disebut UU no.11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.

Beberapa pokok pikiran materi yang diatur, antara lain:

1.      Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE)

2.      Tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE)

3.      Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE)

4.      Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)

5.      Perbuatan yang dilarang (cybercrimes).

Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

1. Konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE)

2.      Akses ilegal (Pasal 30)

3.      Intersepsi ilegal (Pasal 31)

4.      Gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE)

5.      Gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE)

6.      Penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE).

Implikasi pemberlakuan UU ITE

Penerapan UU ITE pada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan ITE. Hal ini bagi masyarakat memiliki dampak positif salah satunya dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan ITE, masyarakat akan mendapat perlindungan hukum sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Selain memiliki dampak positif, penerapan UU ITE ini juga memiliki dampak negatif salah satunya dalam situs website tidak boleh menayangkan manusia bugil karena ini melanggar kesusilaan, tapi bagaimana dengan informasi kehidupan warga atau suku pedalaman papua yang tidak berpakaian, apakah termasuk melanggar?. Dan juga bagaimana pendistribusian atau perdagangan alat Keluarga Berencana (KB) yang ditujukan untuk orang dewasa, apakah termasuk juga pelanggaran? Atau contoh lainnya.

Peraturan lain yang terkait Bank Indonesia tentang E-Banking

E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dari waktu ke waktu, makin banyak bank yang menyediakan layanan atau jasa internet banking yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Pada E-Banking Untuk sekadar transaksi yang bersifat informatif (tidak ada pengurangan saldo) maka cukup menggunakan sandi lewat (password) untuk masuk, tetapi untuk transaksi yang sifatnya memindahkan atau mengurangi saldo nasabah diminta untuk memasukan pin yang dihasilkan oleh suatu alat yang biasa disebut token atau pin. Alat ini akan mengeluarkan deretan angka (biasanya 6 digit) yang hanya identik dengan rekening nasabah tersebut. Jadi token lain tidak mungkin bisa digunakan pada rekening tersebut. Yang dapat dilakukan adalah meningkatkan tingkat kesulitan untuk masuk dengan menggunakan pengamanan-pengamanan, dinding api (firewal) & IDS (dalam kasus server Internet).

Sumber Referensi

Google Translate : Cyber Law dan Computer Crime Act Malaysia.

URL : https://pyia.wordpress.com/2012/05/01/peraturan-dan-regulasi-1/#more-476, Peraturan dan Regulasi (1), akses 10 April 2017, pukul 09:12.

URL : https://obyramadhani.wordpress.com/2010/04/14/council-of-europe-convention-on-cyber-crime-eropa/, Council of Europe Convention on Cyber crime (Eropa), akses 10 April 2017, pukul 10:19.

URL : https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, akses 10 April 2017, pukul 11:42.

URL : https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia, Hak cipta di Indonesia, akses 10 April 2017, pukul 11:42.

URL : https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Telekomunikasi, Undang-undang Telekomunikasi, akses 10 April 2017, pukul 18:30.

URL : http://silvergrey23.blogspot.co.id/2012/04/uu-no36-tentang-telekomunikasi.html, UU No.36 Tentang Telekomunikasi, akses 10 April 2017, pukul 18:57.

URL : https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akses 11 April 2017, pukul 03:54.

URL : http://muhammadabcdefahrizal.blogspot.co.id/2012/03/implikasi-pemberlakuan-ruu-ite_29.html, Implikasi pemberlakuan RUU ITE, akses 11 April 2017, pukul 04:13.

URL : https://id.wikipedia.org/wiki/E-banking, E-banking, akses 11 April 2017, pukul 04:43.

URL : http://kahfiehudson.com/jelaskan-keterbatasan-uu-telekomunikasi-dalam-mengatur-penggunaan-teknologi-informasi/, Jelaskan Keterbatasan UU Telekomunikasi dalam Mengatur Penggunaan Teknologi Informasi, akses 11 April 2017, pukul 04:50.